tugas makalah kewiraan
21.09 | Author: kerlap kerlip kehidupan
TUGAS KEWIRAAAN
Politik yang bergejolak di tubuh NKRI

DI SUSUN OLEH :
LULUK KHAIROTUL MUNJIDA
KELAS :1B
NIM :10.071
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
AKADEMI KEPERAWATAN KOTA PASURUAN
2011
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis penjatkan kehadirat Alloh SWT, yang atas rahmat-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “POLITIK YANG BERGEJOLAK DI TUBUH NKRI “
Penulisan makalah adalah merupakan salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran kewiraan
Dalam Penulisan makalah ini penulis merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan pembuatan makalah ini.
Dalam penulisan makalah ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada :
1.Bpak .KUSMAN,Selaku Direktur Akademi perawatan pemerintah kota pasuruan
2.Drs.RB.S.DONOPRANOTO,SH,MM. selaku dosen mata kuliah kewiaran
Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada penulis, baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam menyelesaikan makalah ini
Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penulisan makalah ini.
Akhirnya penulis berharap semoga Allah memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.
Pasuruan ,20 maret 2011
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................... 2
DAFTAR ISI ................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................4
1.1 Latar Belakang..................................................................4
1.2 Masalah Dan Batasan Masalah.........................................5
1.3 Tujuan Penulisan...............................................................5
BAB II TINJAUAN TEORI ........................................................................6
2.1 Menurut Johan Kaspar Bluntschli
2.2 Menurut Roger F. Soltau
2.3 Menurut Harold D. Laswell dan A. Kaplan
BAB III PEMBAHASAN .........................................................................9
3.1 Polemik perebutan kekuasaan di bidang politik .
3.2 Perlunya komunikasi politik untuk menyelesaikan masalah politik.

BAB IV PENUTUP .......................................................................25
4.1.Kesimpulan ....................................................................25
4.2 saran ................................................................................25
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................26
LAMPIRAN ...................................................................................27
Bahan Bacaan ...................................................................................27
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Politik adalah : ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.( Johan Kaspar Bluntschli 2009)

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.
Kekuasaan yaitu kemampuan sesorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok sesuai dengan keinginan dari pelaku.( WIJAYA 2010)

Bergejolaknya masalah politik akhir-akhir ini di Indonesia di picu oleh adanya perebutan kursi kekuasaan di kalangan pejabat tinggi yang ingin menjahtuhkan kekuasaan pemerintah ,dengan segala kebijakan ynag telah di berlakukaan oleh pemerintah ,seperti kita tahu yang dulunya menjadai teman alias mendukung kebijakn yng di buat oleh pemerintah namun kini malah balik menjadi lawan yang ingin menjatuhkan pemerintah dengan segala cara,tentunnya hal ini berimbas kepada keadaan pemerintah yang tidak stabil. (MUNJIDA 2011)

Solusi dari masalah perebutan kekusaan yang terjadi di indonesia ini adalah salah satunya dengan mengunakan politik strategi nasional yang di harapkan dapat meningkatkan stabilitas nasional indonesia dan perlunya sutu komunikasi politik ,komunikasi adalah bahwa seorang pemimpin masyarakat atau seorang pemimpin politik mempunyai kesempatan luas dalam memobilisasi opini publik. Sang pemimpin berkomunikasi dalam arti memberi bentuk baru serta menuntun komunikasinya (opini public) ke sasaran yang dikehendakinya. Maka pemimpin public (public leader) juga dan harus sebagai seorang komunikator politik (polical communication) yang menguasai seluruh aspek komunikasi. (RUHUT 2011)


1.2 masalah dan batasan masalah
1.2.1 Polemik perebutan kekuasaan di bidang politik .
1.2.2 Perlunya komunikasi politik untuk menyelesaikan masalah politik

1.3 tujuan penulisan

1.3.1 Memenuhi salah satu tugas pendidikan kewiraan
1.3.2 Mengetahui peranan mahasiswa dalam bidang politik utamanya dalam pendidikan mata kuliah kewiraan
1.3.3 Pembaca dapat lebih bersifat kritis terhadap polemic yang terjadi di Indonesia mengenai perebutan kekuasaan di tatanan pemerintahan.
1.3.4 Menumbuh kembangkan dan memantapkan sikap profesional yang diperlukan mahasiswa untuk menunjang tanggung jawab mahasiswa sebagai pembela Negara.








BAB II TINJAUAN TEORI
2.1 Pengertian politik dari para ilmuwan:
Johan Kaspar Bluntschli dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memerhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development).
Roger F. Soltau dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is the study of the state, its aims and purposes … the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states …).
J. Barents dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”
Joyce Mitchel dalam bukunya Political Analysis and Public Policy: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.” (Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society).
Harold D. Laswell dan A. Kaplan dalam buku Power Society: “Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, dan dalam buku Who gets What, When and How, Laswell menegaskan bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.”
W.A. Robson dalam buku The University Teaching of Social Sciences: “Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik … tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.” (Political science is concerned with the study of power in society … its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist … centres on the struggle to gain or retain power, to exercise power of influence over other, or to resist that exercise).
Karl W. Duetch dalam buku Politics and Government: How People Decide Their Fate: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.” (Politics is the making of decision by public means).
David Easton dalam buku The Political System: “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya “Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.” (Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society).
Ossip K. Flechtheim dalam buku Fundamentals of Political Science: “Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.” (Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it is a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state).
Deliar Noer dalam buku Pengantar ke Pemikiran Politik: “Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.”
Kosasih Djahiri dalam buku Ilmu Politik dan Kenegaraan: “Ilmu politik yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seorang atau pihak yang memengaruhi.”
Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.” Idrus Affandi mendefinisikan: “Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara.”
Kategori fungsi politik
(Garial A Almont”the politics developing areas “) ada 2 fungsi
Fungsi input:
• Political Agregation / kepentingan
• Political recruitment / Pengaderan
• Political sosialization / permasyarakatan
Fungsi output
• Rules making / perums
• Rules Application /Pelaksana
• Rules Adjudication /Pengawas
BAB III PEMBAHASAN
Dalam kehidupan kewarganegaraan dan dunia politik ,pemilihan umum merupakan sarana politik untuk mewujudkan suatu luembaga negara yang representative,akuntabel,dan berlegitimasi.penyelenggaraan pemilu secara regular merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat,pengisiaan ,dan kaderisasi jabatan politik kenegaraan oleh rakyat secara langsung,sekaligus sebagai sarana kontrol serta evaluasi sistem politik rakyat secara langsung terhadap penyelenggaraan negara masa lalu ,sekarang,dan yang akan datang.
Makna pemilu yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik demokratis adalah sebagai mekanisme pergantiaan kekuasaan (pemerintahan) berdasarkan regulasi norma ,dan etika ,sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab.
sebagai representasi kepentingan politik,partai politik harus memilki platfrom yang jelas tentang arah dan paradigma dalam pembangunan negara dan bangsa.
Dalam konteks indonesia dengan beragm kepentingan politik masyarakat yang sangat plural berdasarkan aliran ,agama ,budaya,dan kedaerahan ,maka system perwakialan pun mengakomodasi pluralitas tsb.Ketentuan ini sebagai mana dia tur dalam UU RI No.31 Tahun 2002 Tentang partai politik.Dan UU RI No 12 Tahun 2003 Tentang pemilhan umum.
Demokrasi adalah salah satu kebedaan dari dinamika politik di indonesi. Dalam setiap pergantian rezim di negri ini ,tuntutan demoratisasi seakan menjadi gejala yang masif.Apalagi dalam eforia pasca rezim otoriter ,gerakn deokrasi sekarang menjadi harapan baru bagi terwujudnya tatanan sosial bernegra yang adil ,pluralis,dan toleran.
Pemilu merupakan salah satu media pembelajaran bagi generasi muda untuk menjadi masyarakat politik yang sehat dann demokrasi di masa depan .Oleh karena itu ,mewujudkan pemilu yang demokratis dan beradap merupakan tanggung jawab bersama ,agar tercipta kehidupan kenegarran dan budaya politk masyarakat yang berorentasi positif dan modern .mka keluarga ,sekolah ,lingkungan ?masyarakat ,pemerintah ,dan partai politik ,memiliki peran besar merupakan anak- anak muda yang sedang tumbuh dan berkembang menyongsong masa depan yang lebih baik .
Namun pada kenyataannya seperti kita tahu ajang pemilihan umum hanya di jadikan promosi kekuasaan yang tak berkwalitas antara pemegang kekuasan yang hanya mempromosikan keunggulan masing-masing ,hanya untuk mencari simpati masyarakat .dan setelah terpilih menjadi yang diingkan mereka melalaikan janji-janji yang telah di umbar-umbar kepada masyarakat .
Banyak pengamat politik memprediksikan, adanya sekelompok kecil warga negara yang mengelompokan diri mereka sebagai golongan putih (golput), akan meningkat tajam pada pemilu tahun 2004, sampai mencapai 25% dari total pemilih. Munculnya perilaku politik golongan putih ini menggambarkan sebuah fenomena dalam keikutsertaan warga negara dalam sistem politik ketatanegaraan kita menurun secara drastis. Ciri budaya politik yang berbentuk apatisme publik seperti ini pulalah yang secara dominan mendorong komponen masyarakat ,yang kebnyakan mahasiswa mengkampanyekan GOLONGAN PUTIH (golput) .Meskipun demikian ,apakah golput menjadia lternatif terbaik sebagai sikap seorang warga negara yang baik alam konteks partisipasi politik pembangunan bangsa ?
Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam politik diantaranya :
 Tingkat pendidikan
 Income (penghasilan)
 Ras dan etnisitas
 Jenis kelamin
 Usia

Disini saya akan membahas satu persatu tingkat partisipasi masyakarat terhadap pemilihan umum , disini ada kecenderungan ,semakin tinggi tingkat pendidikan ,semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam politikdemikian juga dengan income.sementara dari sisi ras dan etnisitas ,mereka yang cenderung terpinggirkan atau daerah pedalaman tingkat partisipasinya sangat rendah ,sebab banyak persepsi di kalangan masyarakat yang mengganggap tidak ada gunanya ikut berpartisipasi .toh tidk ada korelasinya terhadap kehidupan mereka.sedang dari sisi kelamin ,pria relatif tinggi tingkt partisipasinya dari pada perempuan .dan dari sisi usia ,tingkat partisipasi yang tinggi terjadi pada usia muda dan tua ,dan rendah pad usia setengah baya.
Namun setelah terpilih menjadi wakil rakyat apa yang terjadi ,banyak polemik antara para penguasa yang saling menjatuhkan satu sama lain baik di media elektronik (tv & radio) maupun media massa (surat kabar) yang saling ingin berebut kekuasaan yang utamanya media televisi yang menampilkan perebutan kekusaan yang menggingkan gesernya kedudukan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari kursi kepresidenan sehingga kondisi politik di indonesia makin keruh dan tak terkendali.Dan di bab ini saya akan menjabarkan satu persatu persoalan di atas secara lebih gamblang dan jelas.
3.1 Perebutan kekuasaan di tatanan pemerintahan.
Di sebuah blog menyatakan : Jumat, 11/03/2011
Cahaya kekuasaan. Berlomba-lomba memastikan menuju kekuasaan. Perebutan kekuasaan secara dini. Bagaimana dampaknya terhadap kekuasaan yang masih ada sekarang ini?
Wakil Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso, secara eksplisit menegaskan bahwa Partai Golkar akan mengusung Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai calon presiden tahun 2014 nanti. Menurut Priyo ini aspirasi DPD-DPD Partai Golkar yang tidak dapat dibendung, yang menginginkan Ketua Umumnya, maju dalam pemilihan presiden. Partai Demokrat tak mau ketinggalan, melalui wakil sekretaris jendral Saan Mustopha, juga menyatakan akan mencalonkan Ibu Ani Yudhoyono sebagai calon Partai Demokrat dalam pemilihan presiden nanti. "Ibu Ani layak untuk menjadi calon presiden", ujarnya.

1









PKS VS GOLANGAN KARYA

Polarisasi sudah mulai nampak. Polarisasi antara kekuatan-kekuatan partai politik, yang sekarang ini tergabung dalam koalisi. Polarisasi yang sangat nampak justru antara Partai Golkar dan Partai Demokrat, yang keduanya sekarang mempunyai posisi ‘bargaining’ yang kuat, karena kekuatan politik yang mereka miliki. Akibat polirasi dua kekuatan politik itu telah menimbulkan situasi politik yang tidak nyaman.
Masing –masing partai mengatur strategi politiknya. Bahkan, sampai pada tingkat dalam mengelola isu politik. Seperti kasus bail out Bank Century yang dikaitkan dengan Partai Demokrat, dan telah menguras energi bangsa ini . Sekarang muncul polemik dengan adanya kasus pajak, yang selalu dikaitkan dengan perusahaan milik keluarga Aburizal Bakrie.
Media akhir-akhir ini halaman depannya dipenuhi dengan isu adanya pertemuan antara Gayus dengan Aburizal Bakrie di Bali. Semua ini merupakan ekses yang semakin penuh dengan intrik dipermukaan. Berbagai kekuatan politik yang ada berusaha mensiasati berbagai kondisi politik yang ada, di manfaatkannya untuk mendapat ‘gain’ keuntungan politik bagi mereka. Termasuk mengeksploitir isu poltik, yang ada sekarang.
Momentumnya sekarang ini semakin terus meningkatkan suhu politik. Kasus RUU DIY mencapai klimaksnya, yang akhirnya memojokkan posisi Presiden SBY dan Partai Demokrat. Kekuatan partai politik di luar Presiden SBY dan Partai Demokrat, terkonsolidasi, dan semuanya meninggalkan Presiden SBY dan Partai Demokrat. Karena semua partai politik di DIY, menolak RUU DIY, yang merupakan konsep pemerintah, yang sudah diserahkan ke DPR. Pembahasan di DPR nanti, di tahun 2011, pasti akan menimbulkan perpecahan. Tetapi melihat konstalasinya posisi Presiden SBY dan Partai Demokrat, tak menguntungkan.
Di luar Partai Golkar dan Partai Demokrat yang sekarang terus meningkatkan kompetisi politiknya, muncul gagasan partai-partai menengah menjadi satu kekuatan politik di luar Partai Golkar dan Partai Demokrat. Atas usulan salah seorang fungsionaris PKS, Mahfudz Sidik, yang mengeluarkan gagasan agar kekuatan partai-partai diluar Partai Golkar dan Partai Demokrat, bergabung dengan PDIP. Inilah pilihan yang disuguhkan oleh kader PKS kepada partai-partai poltik menengah.
Masa depan kekuasaan di depan Indonesia akan menuju sebuah bentuk kekuasaan yang di dukung partai-partai yang sifatnya terbatas. Kekuatan partai menjadi sederhana. Ini seperti yang sekarang dengan adanya UU Partai Politik yang baru, yang meningkatkan PT (Parlemen Treshold) antara 5-7 persen. Dengan UU Partai Politik ini, kemungkinan jumlah partai politik akan semakinmemungkinan jumlah partai politik akan semakin menyusut, paling banyak hanya lima partai, yang memungkinan akan lolos treshold. Bahkan mungkin kurang.
Nantinya, konstalasi politik hanya di dominasi partai-partai sekuler. Berdasarkan konstalasi yang ada. Tiga kekuatan politik itu, semuanya adalah kekuatan lama. Atau kekuatan lama yang bermetamorfose sebagai kekuatan politik baru. Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai PDIP. Partai-partai lainnya yang menengah (midle), sejarah akan mengharuskan mereka bergabung. Tidak mungkin keluar dari tiga kekuatan politik yang ada.
Mestinya harus tumbuh kekuatan politik baru sebagai alternatif. Tetapi, sejarah menunjukkan kekuatan politik ‘kanan’, yang berbasis masa Islam, tak berani mengambil inisiatif, membangun poros politik, yang lebih bergerak ke ‘kanan’, yang akan menjadi ‘anti tema’ partai-partai sekuler, yang sebenarnya sudah ‘out of date’. Ironinya partai-partai kanan, yang berbasis sosial dari kelompok agama (Islam), kenyataannya telah mereduksi dirinya sendiri, dan kemudian berubah ‘kelamin’ menjadi partai sekuler. Seperti PKS, yang awalnya oleh Van Jorge, seorang peniliti dari AS, di sebut sebagai kutub sayap ‘kanan’.
Melihat konstalasi yang ada tidak ada yang menarik dalam jagad perpolitikan di Indonesia, sampai tahun 2014 nanti. Karena hanya menampilkan figur-figur, yang rakyat sudah melihat ‘track record’ mereka, yang sebenarnya tak dapat diharapkan untuk mampu memperbaiki masa depan bangsa.
Aburizal Bakrie, Ani Yudhoyono, Prabowo Subianto, dan Wiranto, adalah stok lama, yang nampaknya masih mempunyai obsesi untuk berebut kekuasaan di tahun 2014 Nampaknya tak bakal terjadi perubahan yang cukup memadai bagi masa depan Indonesia, khususnya untuk menangani krisis yang terjadi.
Para calon pemimpin yang akan muncul, mulai dari sekarang sudah dapat diprediksi kualitas dan kemampuan mereka. Entahlah masa depan Indonesia seperti apa nanti.
Masalah koalisi
JAKARTA, KOMPAS.
Kisruh koalisi pasca pembahasan usulan hak angket pajak menunjukkan rapuhnya koalisi yang dikelola oleh Partai Demokrat. Sekjen PKS Anis Matta mengatakan, kegagalan mengelola komunikasi antar partai anggota yang sebenarnya dilakukan oleh elite Demokrat malah justru menimpa anggota koalisi lainnya. Anis mengatakan, komunikasi memang menjadi masalah terbesar koalisi.




2







Gbr.koalisi pemerintahan SBY
"Dalam perspektif komunikasi, elite Demokrat gagal mengelola perbedaan di dalam koalisi, tapi ditimpakan kepada anggota koalisi yang lain. Apa susahnya sih mengundang pemimpin partai-partai untuk bicara sama-sama. Itu kan sederhana. Tapi itu tak pernah terjadi. Yang sering kita dengar (dalam rapat), ini ada perintah dari SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)," katanya di ruangan pimpinan DPR, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2011).
Anis mengeluhkan, anggota koalisi lainnya, terutama PKS, tak pernah diperlakukan layaknya partai koalisi. Justru Demokrat berlaku seolah-olah PKS dan partai-partai lainnya sebagai partai yang sudah diakusisi oleh Demokrat.
Wakil Ketua DPR RI ini juga membantah pernyataan bahwa PKS jarang datang dalam rapat-rapat koalisi. Menurutnya, PKS selalu mengirimkan utusan. Siapapun yang hadir, lanjutnya, seharusnya diperlakukan sebagai pemegang mandat dari PKS."Tapi kita tanya, kenapa orang-orang itu tak hadir karena fungsi Setgab sudah melenceng dari dapur komunikasi menjadi ajang sosialisasi. Masa rapat cuma untuk bilang, ini ada keputusan SBY. Kalau mau memberi tahu ada keputusan SBY seperti itu, SMS saja. Enggak perlu rapat," tambahnya.
PKS sendiri tak akan terprovokasi pada pernyataan-pernyataan elite Demokrat. Menurut Anis, PKS hanya akan menunggu keputusan dari Presiden SBY sendiri selaku pimpinan koalisi yang menjadi mitra langsung saat menandatangani kontrak koalisi. Anis juga mengaku tak tahu-menahu ada komunikasi tertutup antarpartai koalisi yang berlangsung tadi malam di kediaman Presiden SBY di Cikeas.
"Sebenarnya tak apa kalau PKS tak diajak bicara, PKS sudah terlalu sering tak diajak bicara. Waktu Setgab dijadikan saja, kita terima jadi. Katanya, Pak SBY sebagai Ketua Setgab, Pak Ical sebagai Ketua Harian, dan sekretarisnya Pak Syarief. Tapi kita terima saja karena itu tidak prinsipil. Itu sudah sering terulang hal-hal seperti itu," tandasnya.
Catatan Koalisi adalah hal yang biasa dalam sistem politik multipartai. Perkembangan politik nasional menunjukkan bahwa politik koalisi saat ini tidak lagi didasari oleh kesamaan faktor ideologis, melainkan faktor kepentingan. Kenyataan ini memperjelas kian memudarnya politik aliran dalam peta koalisi antarparpol saat ini. Politik aliran adalah hal yang menjadi bagian dari kultur politik Indonesia di masa lalu. Sebelumnya, politik aliran ini pernah mencuat di era reformasi saat Pemilihan Presiden 1999 lalu yang menghadapkan partai-partai berbasis nasionalis di bawah Megawati Soekarno Putri dengan partai-partai Islam di bawah Gus Dur.
Lahirnya beragam aliran ideologi parpol di Indonesia, baik yang Islam maupun Pancasila, tidak lepas dari faktor kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa ini pada umumnya. Kemajemukan itu pula yang menjadi dasar sistem multipartai yang diadopsi sistem politik Indonesia berdasarkan Maklumat Wakil Presiden, 3 November 1945.
Sebagai bangsa yang plural, sifat kemajemukan masyarakat Indonesia tak terbatas dalam aspek kesukuan, agama, dan budayanya saja yang semuanya itu diikat oleh satu tali perasaan kebangsaan yang sama, yakni kebangsaan Indonesia. Namun, pluralitas tersebut juga melekat dalam sifat kebangsaannya itu sendiri.
Dengan kata lain, kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang majemuk, yang tidak tunggal, atau monolitik. Dalam konteks kebangsaan majemuk itu, kebangsaan Indonesia ialah kebangsaan yang dilandasi oleh berbagai nilai yang ada dalam masyarakatnya, termasuk nilai-nilai agama.
Karena itu mempertentangkan agama, khususnya Islam, dengan nasionalisme, Indonesia berpotensi melahirkan salah tafsir terhadap masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk. Pandangan yang melihat kebangsaan Indonesia sebagai konsep yang monolitik rawan terjebak pada dikotomi masyarakat antara kalangan nasionalis dan agama. Padahal, semua kelompok masyarakat tersebut pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan bangsa yang satu dan utuh, yang mencintai negaranya sebagai tanah airnya.
JS Furnivall (1980) mencirikan masyarakat plural sebagai suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tapi tanpa melebur dalam satu unit politik. Dalam masyarakat semacam itu, menurutnya, "Tak ada kehendak bersama, kecuali mungkin dalam perkara-perkara yang amat mendesak, misalnya melawan agresi dari luar." Oleh karena itu, menurut hemat penulis, perbedaan pandangan ideologis dalam bangsa yang plural tidak serta-merta menghilangkan semangat kebangsaan di kalangan rakyatnya sendiri.
Dengan cara pandang seperti itu, sudah seharusnya segala bentuk kecurigaan ideologis dihilangkan dalam diri masyarakat dan para elite politiknya. Kecurigaan ideologis tersebut kerap kali melahirkan sikap apriori tertentu, baik dalam masyarakat maupun dalam lembaga politik parlemen, tatkala DPR harus merumuskan suatu rancangan undang-undang yang berhubungan dengan persoalan sosial.
Koalisi permanen adalah koalisi yang dibangun berdasarkan kesamaan asas ideologis antarpartai. Perlunya koalisi yang permanen bukan hanya untuk melahirkan stabilitas politik, tetapi juga untuk menciptakan integrasi kebangsaan dalam bingkai NKRI yang majemuk. Dalam negara yang integrasi kebangsaannya kuat, seluruh elemen bangsa tidak akan lagi berbicara tentang 'kami', melainkan 'kita' kendati masing-masing berbeda pandangan ideologi. Karena itu, untuk membangun integrasi
kebangsaan yang kuat, sudah tentu diperlukan integrasi politik yang kuat dan diwujudkan dengan membangun koalisi parpol yang bersifat permanen dan kuat berdasarkan kesamaan garis ideologinya ataupun basis massa pendukungnya masing-masing.
Manuver-manuver partai politik menjelang pemilu legislatif lalu oleh para elite politik yang tergabung dalam pemerintahan, secara transparan, mempertontonkan betapa semunya koalisi yang ada selama ini. Bahwa, koalisi pemerintahan lebih dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan ketimbang kesamaan ideologis. Sehingga, ketika kepentingan politik berubah, berubahlah arah koalisi.
Artinya, koalisi lintas ideologi walau sekilas terlihat adanya integrasi politik. Namun, pada hakikatnya, integrasi yang terbangun sangatlah rapuh. Sebaliknya, jika koalisi lebih didasari oleh kesamaan ideologi, walaupun sekilas, secara umum dipandang eksklusif. Pada hakikatnya, ia akan membangun koalisi yang kuat. Jika seandainya pola koalisi ini digunakan, ia akan membangun tradisi politik yang khas dan memperkuat integrasi kebangsaan yang ada, yang sifatnya majemuk itu.
Namun, tentunya, koalisi permanen tidak cukup jika hanya dibangun dengan modal kesamaan rentang ideologi dan basis pendukung massa antarpartai saja. Tak kalah penting dan menentukan di atas segalanya ialah adanya kedewasaan para elite untuk mau membangun konsensus di antara mereka dan menyamakan visi dengan didasari oleh kepentingan bangsa jangka panjang. Adanya kegagalan koalisi politik di antara kalangan nasionalis religius usai Pemilu 1999 lalu juga tidak lain disebabkan oleh belum dewasanya para elite itu sendiri dalam berpolitik.
Bagi parpol, dalam konteks pemilihan presiden langsung tahun 2009 ini, posisi tawar partai secara otomatis pasti akan kian mengecil di mata konstituen. Partai tidak bisa seenaknya lagi mengambil suatu kebijakan koalisi dengan menafikkan basis massa pemilihnya. Jika suatu partai politik mengambil kebijakan pragmatis dalam mencari kekuasaan dengan berkoalisi atau mendukung suatu capres tertentu tanpa mempertimbangkan dasar-dasar ideologis dan basis massa pendukung partai tersebut, bisa jadi sikap politik partai yang bersangkutan tidak akan diikuti oleh konstituen pendukung di bawahnya.
Oleh karena itu, patut direnungkan kembali efektivitas koalisi yang ada selama ini, baik manfaat maupun mudharatnya, bagi partai politik, masyarakat, serta integrasi kebangsaan dan sikap bernegara ke depan. Apakah bentuk-bentuk koalisi pragmatis dapat membangun kehidupan bernegara yang kuat? Sebaliknya, apakah pembentukan koalisi politik itu lebih baik manfaatnya jika hanya terbagi antara dua kekuatan saja, yakni kekuatan nasionalis dan nasionalis religius sehingga dua kekuatan tersebut saling berpacu dalam memberikan pemikiran-pemikiran yang konstruktif untuk membangun bangsa?





3




Gbr.politik SBY
Adanya langkah penyederhanaan politik melalui koalisi permanen paling tidak akan merangsang parpol-parpol dari masing-masing blok politik untuk membangun kekuatan dalam hal pemikiran, baik dalam konsepnya di bidang sosial-politik-ekonomi-budaya, rumusan kebijakan-kebijakan publiknya, ikatan rasa saling persatuan, maupun mengefisiensikan dana bagi perjuangan politiknya. Dengan penyederhanaan politik tersebut, masyarakat yang kian kritis ini pun bisa menilai dan memilih mana di antara kedua blok koalisi itu yang kiranya mampu memberikan pemikiran-pemikiran yang membangun negara ini dalam lingkup semangat kebangsaan yang majemuk.
Koran Australia Sebut SBY Salah Gunakan Kekuasaan
Jakarta - Istana mempertanyakan kredibilitas The Age dan Sydney Morning Herald yang memuat artikel tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY. Media Australia satu kelompok itu tidak pernah melakukan cross check dan memverifikasi sumber berita itu.






4



Gbr. Wikileaks
"Sungguh dipertanyakan kredibilitas dua media Australia itu. Sebenarnya selama ini mereka mempunyai reputasi yang bagus," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha saat dihubungi detikcom, Jumat (11/3/2011).
Julian menyatakan, sumber berita itu berasal dari Wikileaks yang berisi kawat diplomat Kedubes AS di Jakarta. Jadi seharusnya ada penjelasan dari Kedubes AS. "Kalau Wikileaks menyebut dari Kedubes AS di Jakarta maka perlu ada penjelasan dari Kedubes AS," katanya.
Julian menyatakan, saat ini pemerintah tengah memertimbangkan langkah-langkah yang harus diambil, termasuk memberikan hak jawab. "Yang jelas berita ini sangat merugikan reputasi Presiden," sesalnya.
Lewat headline dua halaman bertajuk 'Yudhoyono Abused Power', The Age mengutip Wikileaks, mengukuliti SBY dan orang-orang penting di Indonesia. Ibu Negara Ani Yudhoyono, misalnya, digelari Kabinet Satu Orang atau Penasihat Top Presiden. SBY juga disebut memiliki saluran hubungan dengan Tomy Wnata, yang oleh Wikilekas diduga sebagai figur dan anggota dunia hitam "Gang Sembilan" atau "Sembilan Naga," sebuah sindikat perjudian terkenal. Pro-Kontra SBY akan Tambah Masa Jabatan
Usulan amandemen UUD 1945 terutama terkait masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode dari politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul menuai kecaman keras.
Alasan bahwa SBY masih produktif dalam 10 tahun lagi dan memenangkan suara mutlak dalam pemilu presiden sebagai mengada-ada. Mantan Anggota Dewan Perimbangan Presiden Presiden Adnan Buyung Nasution menilai pengusul amandemen konstitusi untuk menambah masa jabatan Presiden tidak memahami makna negara konstitusi.
“Orang yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden itu tidak mengerti makna negara konstitusional,” kata Buyung Nasution di sela acara seminar “Evaluasi Pelaksanaan Hasil Reformasi Konstitusi” di Gedung DPR.
Ia mengingatkan bahwa belajar dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia, kekuasaan yang terlalu lama cenderung menimbulkan konflik kepentingan. “Pemimpin yang sudah terlalu lama berkuasa merasa menikmati kekuasannya dan enggan meninggalkan kekuasaan,” katanya. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan, pihaknya telah mengendus niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melanggengkan jabatannya selama lebih dari dua periode sejak jauh-jauh hari.“Ada kecenderungan seperti itu. Presiden, misalnya, terus-menerus melakukan pencitraan kepada publik,” ujar Ray.
Indikasi lainnya, Presiden tetap memelihara hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat dengan cara membuka pasar Indonesia seluas-luasnya bagi produk-produk Amerika Serikat. Presiden juga bergeming ketika PT Freeport Indonesia dilaporkan tak hanya menambang emas di Papua. Menurut Ray, Presiden melakukan hal ini agar tetap mendapatkan dukungan dari AS. Menurut Ray, wacana amandemen UUD 1945 merupakan salah satu modus yang digunakan oleh Presiden untuk melanggengkan kekuasaannya. Ruhut Sitompul menyatakan siap berjuang untuk mengegolkan wacananya tersebut.
“Siapa pun yang mau mengajak debat, ayo! Yang jelas aku akan perjuangkan ini. Ini saranku pribadi sebagai ahli tata negara. Percuma emak bapakku meyekolahkan aku di Unpad kalau enggak bisa memperjuangkan ini,” ujar anggota Komisi III DPR ini.
Baginya, pembatasan periode kekuasaan harus diubah. Berkaca dari Amerika Serikat, Ruhut mengatakan, negara adidaya itu terbelenggu dengan kekuasaan. “Bahkan Amerika saja terbelenggu dengan pembatasan dua periode untuk presidennya. Malah kita yang harus beri contoh untuk Amerika. Amerika harus belajar ke kita,” kata Ruhut. KOMUNIKASI POLITIK
3.2 Perlunya komunikasi politik untuk menyelesaikan masalah politik
Kaitan antara politik dengan komunikasi adalah bahwa seorang pemimpin masyarakat atau seorang pemimpin politik mempunyai kesempatan luas dalam memobilisasi opini publik. Sang pemimpin berkomunikasi dalam arti memberi bentuk baru serta menuntun komunikasinya (opini public) ke sasaran yang dikehendakinya. Maka pemimpin public (public leader) juga dan harus sebagai seorang komunikator politik (polical communication) yang menguasai seluruh aspek komunikasi. Contohnya Soekarno (proklamator dan presiden RI pertama) dengan gaya retorika yang hebat mampuh membangun semangat juang seluruh masyarakat, dan yang mampuh memobilisasi masyarakat ke arah politik yang dikehendaki.sehingga tercipta suatu tujuan negara yang di kendaki.
FAKTOR PENDUKUNG KOMUNIKASI POLITIK
a. Retorika Dalam Komunikasi Politik
“ketrampikan berbahasa secara efektif atau seni berpidato yang tidak muluk-muluk. Titik tolak retorika adalah bebicara. kalimat kepada seseorang atau sekelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu (memberikan informasi atau memberikan motivasi).

b. Psikologi Komunikasi
psikologi selalu mempunyai hubungan dengan sosiologi, karena yang dipelajari oleh psikologi adalah manusia, yang bergerak, berpikir, berkomunikasi, dan berinteraksi antara satu dengan yang lainya

c. Filsafat
filsafat sangat berperan dalam komunikasi politik. Komunikasi politik seringkali dibangun dengan filsafat yang mengajarkan prinsip-prinsip hidup yang sudah dipakai oleh pendahulu-pendahulu dan terus berkembang sampai sekarang ini.
d. Wawasan yang luas
Kesistematisan dalam pembicaraan tentumya karena dibangun oleh wawasan pembicara yang luas. Sehingga dapat menyajikan topik-topik yang bersifat informatif, edukatif, dan persuasive.

SISTEM-SISTEM KOMUNIKASI POLITIK
Dalam dunia politik, pidato-pidato selalu bersifat politik. Tujuan pidato politik pada umumnya bukan mengajar, tetapi mempengaruhi, menyakinkan, dan membakar semangat. Oleh sebab itu seorang komunikator harus menguasai psikologi massa. Selain itu dia juga harus menguasai teknik dan taktik berbicara. Kembali lagi seperti yang penulis sudah sampaikan dalam bab 2, seorang pembicara atau komunikator harus pula memperhatikan massa yang dihadapinya. Kebutuhan massa tersebut harus menjadi prioritas seorang komunikator politik.
Demikian juga kebudayaan masyarakat setempat harus diperhatikan pula sehingga menimbulkan kebanggaan bagi para pendengar (komunikan). Dengan demikian untuk mencapai tujuan ini maka sangat perlu diperhatikan sistem-sistem yang dipergunakan dalam komunikasi politik. Dibawah ini penulis membagi bentuk-bentuk sistem komunikasi yang dilihat dari beberapa golongan pendengar atau komunikan yang turut mengambil bagian dalam interaksi komunikasi politik
A. SISTEM KOMUNIKASI INTRAPERSONAL
Sistem komunikasi politik intra personal adalah sistem komunikasi yang dilakukan secara pribadi sebagai persiapan pre-komunikasi inter personal. Sesuai dengan makna kata intra maka komunikasi intra personal dilakukan dalam diri pribadi dengan cara menerima informasi (encoding), mengolahnya, dan membandingkan dengan informasi lainnya. Proses ini meliputi sensasi, persepsi, memori, dan proses berpikir.

a. Sensasi.
Sensasi adalah tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi melibatkan alat-alat indera intuk mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf, dengan bahasa yang dipahami oleh otak sehingga, terjadilah proses sensasi.
Komunikator harus memperhatikan hal ini, apalagi bagi seorang komunikator politik. Seringkali kesalahan dalam berkomunikasi disebabkan oleh penerimaan dan fungsi penginderaan yang tidak tepat. Misalnya seorang mengatakan A, tetapi yang seorang menerimanya B. Ada banyak hal yang mempengaruhi hal ini. Bisa saja karena pendengaran yang tidak sempurnah, atau penglihatan yang kurang jelas. Inilah tugas seorang komunikator politik untuk memperhatikan atau memastikan setiap informasi yang diterima. Hal ini menjaga agar tidak ada kesalahapahaman dengan komunikan.
b. Persepsi.
Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa-peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Presepsi, seperti juga sensasi, ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional.
Kesalahan persepsi bisa terjadi karena dipengaruhi oleh perhatian kita yang mudah tertipu. Memperhatikan sesiatu hal bukan hanya dari satu sisi tetapi harus dari berbagai sisi. Hal ini penting karena, kehadiran seorang politikus dapat diterima apabila ia dapat menerima massa tersebut dengan tepat dan benar, sehingga ia dapat memberikan apa yang menjadi kebituhan suatu massa.
c. Berpikir
Dalam berpikir akan melibatkan hal-hal di atas yaitu persepsi, sensasi, dan lain-lain. Bepikir berarti menganalisa suatu informasi atau peristiwa yang diterima oleh otak. Bepikir mempunyai dua bentuk, yaitu pikiran yang berupa khayalan dan yang realistis. Floid L. Ruch, menyebut ada tiga macam berpikir realistis: deduktif, induktif, evaluatif.
1. Berpikir deduktif artinya, mendahulukan mengambil sesuatu kesimpulan dari pernyataan yang ada. Kadangkala cara berpikir ini dapat berbahaya jika tidak digunakan pada tempatnya. Menyimpulkan terlebih dahulu satu informasi yang diterima setelah itu mencari kebenarannya, dapat menimbulkan salah kaprah yang berakibat fatal. Oleh sebab itu ada baiknya terlebih dahulu mencari kebenarannya, baru membuat kesimpulan.
2. Berpikir induktif, sebaliknya dimulai dari hal-hal yang khusus dan kemudian mengambil kesimpulan umum.
3. Berpikir evaluatif, yakni berpikir kritis, menilai baik buruknya, tepat atau tidak tepatnya suatu gagasan.

BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari jabaran di atas mengenai POLITIK YANG BERGEJOLAK DI TUBUH NKRI “seharusnya kita harus bisa bersikap lebih terbuka dan dalam menanggapi polemik politik yang terjadi ini dengan komunikasi politik yang dapat menyelesaiakan masalah yang terjadi yaitu dengan
• sensasi ,(sensasi disini maksudnya adalah seorang Komunikator harus memperhatikan kesalahan dalam berkomunikasi disebabkan oleh penerimaan dan fungsi penginderaan yang tidak tepat.oleh masyarakat) .,
• persepsi, (hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.) perlu adanya komunikasi yang lebih efektif dan efisien agar tidak tercipta salah persepsi di masyaarakat mengenai kegagalan pemerintah .
• Berpikir (Bepikir berarti menganalisa suatu informasi atau peristiwa yang diterima oleh otak. Bepikir mempunyai dua bentuk, yaitu pikiran yang berupa khayalan dan yang realistis.)

Dapat berjalan seimbang dan selaras pasti tidak ada yang namanya polemik politik diantara para penguasa negara sehingga tercipta negara yang aman dan damai dan pastinya maju.
4.2 Saran
Kita sebagai Generasi muda seharusnya dapat bersifat kritis serta aktif dalam menyikapi gejolak politik yang terjadi di tubuh NKRI ini agar tercipta keadaan politik yang damai dan terkendali,tidak hanya bisa demo dan demo mengenai politik yang bergejolak tapi juga seharusnya dapat menyumbangkan pemikiran kita demi kemajuan indonesia tentunya .dan tetap selalu berprestasi .
Maju generasi penerus bangsa .....semangat....semangat......!!

Daftar pustaka
Budiyanto ,2004.kewarganegaraan untuk SMA kelas XI ,sesuai kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi .jakarta :Penerbit Erlangga.
Listyarti ,Retno .Pendidikan Kewarganegaraan SMA untuk Kelas XI ,Sesuai Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi.jakarta :Penerbit Erlangga.
Triwamwoto ,P Citra .2005. Pendidikan Kewarganegaraan SMA untuk Kelas XI ,Sesuai Kurikulum 2004 Berbasis Kompetensi.jakarta :Penerbit PT Gramedia.
Pranoto,Dono.2011.Politik strategi dan pembangunan pertahanan .
Di unduh dari www.Google.com “Pengertian politik dari para ilmuwan”
Di unduh dari www.Google.com “Koran Australia Sebut SBY Salah Gunakan Kekuasaan”
Di unduh dari www.Google.com “. Perebutan kekuasaan”
Di unduh dari www.Google.com “Masalah koalisi “
Di unduh dari www.Google.com (gambar politik )









LAMPIRAN
Bahan Bacaan
• MK KEWIRAAN “POLITIK STRATEGI DAN PEMBNGUNAN PERTAHANAN”(2011)
• SIMPATI (sarana pasti meraih prestasi) PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (2006)
• WWW.GOOGLE.COM POLITIK MENURUT PARA AHLI
(17 MARET 2001)
• WWW.GOOGLE.COM MASALAH PEREBUTAN KEKUASAAN DI INDONESIA (18 MARET 2011)
• WWW.GOOGLE.COM PEREBUTAN KEKUASAAN
(20 ARET 2011)
WWW.GOOGLE.COM GAMBAR-GAMBAR
rencana hatiku
02.09 | Author: kerlap kerlip kehidupan
tuhan
bantu aku
tuk melupakanya agar ku dapat hidup lebih tenang tanpa dia
di hati
pikiran dan knangan msa lalu
ratapn hati
20.31 | Author: kerlap kerlip kehidupan
 ketika air mata
mengalir
di pipi petanda hati telah kelu
oleh problematika
kehidupn yng tak perna
aku harapkan
andai saja aku bisa memilih

 tuk jadi yang terbaik
dari apa yang aku bisa

 selalu brsaha smaksmal mungkin
















 ke